Pamong Desa Kelurahan Akan Dievaluasi

Penarikan Retribusi Kelurahan/Desa Aturan Harus Jelas

KOTAMOBAGU, INDOBMR.COM – Retribusi yang dikenakan ke masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan pelayanan, harus berdasarkan aturan yang jelas.
Demikian ditegaskan Kepala Bagian Tata Praja Pemkot Kotamobagu Marham Anas Tungkagi, Kamis (16/03/17), kepada indobmr.com di ruang kerjanya.
“Penarikan retribusi ke masyarakat untuk setiap pelayanan, harus dengan aturan yang jelas. Agar tidak dianggap pungli (pungutan liar),” ujar anas.
Dijelaskan Anas, aturan yang dimaksud misalnya telah ditetapkan sebagai Perdes (Peraturan Desa), setelah melalui musyarawarah dan menjadi kesepakatan bersama antara Masyarakat, Pemerintah Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
“Atau jika di Kelurahan, kesepakatan bersama masyarakat, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dan lembaga adat tertuang secara tertulis,” ucap Anas.
Anas pun meminta, aturan tersebut disosialisasikan, serta dijelaskan kepada masyarakat jika ada yang menanyakan dasar aturan penarikan retribusi tersebut.
“Jika dasar aturannya tidak jelas, itu termasuk pungli. Dan tentunya ada sanksi yang diberlakukan bagi ASN, yang terbukti melakukan pungli,” demikian Anas. (udi)

Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang wajib diisi *

*